JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menggelar Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.
Rapat ini menandai dimulainya masa sidang setelah DPR menjalani masa reses selama satu bulan penuh pada Oktober 2025, yang memberikan kesempatan bagi anggota DPR untuk bertemu konstituen, memantau perkembangan daerah pemilihan, serta menyerap aspirasi masyarakat.
Kehadiran Pimpinan DPR dan Anggota yang Representatif
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa dalam pembukaan masa sidang kali ini, sebanyak 279 anggota DPR hadir, sementara 26 anggota lainnya berhalangan hadir dan izin. Kehadiran anggota yang mewakili seluruh fraksi partai politik ini menunjukkan kesiapan DPR untuk memulai agenda legislatif dan pengawasan pemerintahan secara komprehensif.
Pelantikan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan MPR
Selain membuka masa sidang, rapat paripurna ini juga akan melanjutkan agenda pelantikan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan anggota MPR RI masa jabatan 2024-2029. Pelantikan PAW ini penting untuk memastikan keterwakilan konstituen tetap optimal, khususnya di daerah yang mengalami pergeseran anggota DPR.
Agenda Komisi pada Hari Pertama Masa Sidang
Meski rapat paripurna menjadi ajang simbolik pembukaan masa sidang, pada hari pertama DPR tidak banyak menggelar agenda terbuka. Dari 13 komisi yang ada, hanya Komisi IV DPR RI yang melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Pemerintahan Spanyol-MMFISS.
Aktivitas DPR Selama Masa Reses
Sebelum pembukaan masa sidang, DPR menjalani masa reses sejak 3 Oktober hingga 3 November 2025. Masa reses ini memberikan kesempatan bagi anggota dewan untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan, berdialog dengan masyarakat, dan mengevaluasi program-program pemerintah di tingkat lokal. Selama masa reses, beberapa komisi tetap aktif mengadakan rapat internal, seperti Komisi VIII DPR RI yang membahas topik biaya haji.
Fokus DPR pada Fungsi Legislasi dan Pengawasan
Dengan dimulainya masa sidang ini, DPR RI menegaskan komitmennya untuk melanjutkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Agenda pembukaan masa sidang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum bagi DPR untuk menyiapkan program legislasi prioritas, termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dibahas.
Kesiapan DPR Menghadapi Agenda Strategis
Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi anggota DPR dalam membahas isu-isu strategis di tingkat nasional. Kehadiran mayoritas anggota DPR pada rapat paripurna kali ini menjadi indikasi kesiapan parlemen dalam menghadapi agenda legislatif dan pengawasan yang padat, sekaligus pelantikan PAW untuk memastikan kontinuitas kerja parlemen.
Koordinasi dan Rapat Internal Komisi DPR
Dalam konteks kegiatan komisi, meski hanya Komisi IV yang menggelar rapat kerja terbuka, sejumlah komisi lain tetap aktif melakukan rapat internal, konsultasi dengan kementerian terkait, dan persiapan untuk pembahasan program prioritas. Aktivitas ini menjadi bagian dari mekanisme kerja DPR yang memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran mendapat evaluasi mendalam.
Peran DPR dalam Menjaga Keseimbangan Publik dan Kebijakan
Langkah DPR membuka masa sidang pasca-reses juga menegaskan peran penting parlemen dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi publik dan kebijakan pemerintah. DPR dituntut mampu merespons dinamika politik dan ekonomi nasional, sekaligus memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai rencana.
Momentum Penguatan Peran Parlemen Nasional
Secara keseluruhan, pembukaan masa sidang DPR ini tidak hanya menandai dimulainya kegiatan legislatif, tetapi juga menjadi momentum penguatan peran parlemen dalam fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan. Dengan kehadiran mayoritas anggota, pimpinan DPR, dan agenda strategis, DPR menunjukkan kesiapan dalam mengawal pembangunan nasional serta memenuhi harapan masyarakat melalui kerja nyata di parlemen.