JAKARTA - Keberhasilan sebuah bangsa dalam mengejar target-target besar pembangunan tidak bisa dilepaskan dari unit terkecilnya, yaitu keluarga. Dalam visi besar pemerintahan saat ini, penguatan ketahanan keluarga dipandang bukan sekadar program sosial, melainkan sebuah investasi strategis yang menjadi tumpuan bagi keberlangsungan program-program prioritas nasional lainnya. Transformasi kebijakan yang menyasar seluruh siklus hidup manusia menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa pertumbuhan populasi Indonesia yang masif dapat dikonversi menjadi kekuatan ekonomi yang produktif, sekaligus menjadi benteng pertahanan sosial di masa depan.
Keluarga sebagai Muara Delapan Program Prioritas Presiden
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa investasi pada keluarga merupakan fondasi dari seluruh program strategis yang dicanangkan pemerintah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Jakarta, Kamis. Menurutnya, kebijakan yang bersifat sektoral hanya akan efektif jika menyentuh akar permasalahan di tingkat rumah tangga.
"Dari delapan program prioritas Presiden Prabowo pada 2026, mulai dari ketahanan pangan, energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, ekonomi rakyat, pertahanan semesta, dan investasi global, semua bermuara pada keluarga. Pembangunan keluarga adalah fondasi dari seluruh program prioritas tersebut," katanya. Penjelasan ini menekankan bahwa sektor kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari peran aktif keluarga sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku utama pembangunan.
Tantangan Mengubah Bonus Demografi Menjadi Berkah
Dengan jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai sekitar 286 juta jiwa, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengelola potensi tersebut agar tidak menjadi beban. Kemendukbangga mencatat terdapat hampir 80 juta keluarga yang telah terdata secara detail berdasarkan nama dan alamat (by name by address). Meskipun 70 persen penduduk berada pada rentang usia produktif, efektivitas produktivitas mereka masih menjadi tanda tanya besar yang harus dijawab melalui kebijakan yang tepat.
Wihaji memaparkan bahwa Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) telah disusun untuk menjadi pedoman dalam menyukseskan transisi kependudukan ini. "Saat ini Indonesia memiliki sekitar 286 juta penduduk, hampir 80 juta keluarga yang terdata berdasarkan nama dan alamat. Ada 70 persen penduduk usia produktif, tetapi pertanyaannya, berapa yang benar-benar produktif? Inilah tantangan bonus demografi," paparnya. Bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika pemerintah mampu melakukan kapitalisasi pada investasi sumber daya manusia dan penyediaan pasar kerja yang memadai.
Perlindungan Sosial dan Jaminan Masa Tua bagi Seluruh Lapisan
Fokus pembangunan keluarga juga mencakup aspek perlindungan jangka panjang. Mendukbangga menyoroti pentingnya membangun sistem pengamanan sosial yang inklusif, tidak hanya bagi mereka yang bekerja di sektor formal, tetapi juga bagi para pekerja informal dan ibu rumah tangga yang memiliki peran vital dalam struktur masyarakat.
"Kita perlu membangun sistem pensiun, jaminan sosial, dan perlindungan hari tua, termasuk bagi kelompok non-ASN, pekerja informal, dan ibu rumah tangga," ujar Wihaji. Langkah ini sangat krusial mengingat tren penduduk usia menua atau aging population yang mulai membayangi Indonesia, di mana jumlah lansia yang produktif dan terlindungi secara finansial akan menentukan stabilitas ekonomi di masa mendatang.
Intervensi Kebijakan Berdasarkan Siklus Hidup Manusia
Data kependudukan terbaru memberikan gambaran kompleksitas tugas yang diemban Kemendukbangga/BKKBN. Saat ini, tercatat ada 14 juta keluarga yang dipimpin oleh perempuan sebagai kepala keluarga, 10 juta keluarga dengan anak balita usia 24–59 bulan, serta 46 juta keluarga dengan anak remaja. Di sisi lain, terdapat 25 juta keluarga dengan anggota lanjut usia yang memerlukan perhatian khusus agar tetap sehat dan mandiri.
Untuk menangani keragaman kebutuhan tersebut, kementerian telah menyiapkan program penguatan layanan dari hulu ke hilir. "Semua adalah bagian dari siklus kehidupan yang harus kita urus melalui kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga. Salah satu program terbaik hasil cepat kementerian adalah penguatan layanan dari hulu ke hilir; mulai dari bina keluarga balita, bina keluarga remaja, hingga sekolah lansia," ucap Wihaji. Keberhasilan program ini juga didukung oleh garda terdepan di lapangan, yaitu tim pendamping keluarga (TPK) yang jumlahnya mencapai 597 ribu orang di seluruh penjuru tanah air.
Sinergi Lintas Sektoral demi Ketahanan Nasional
Pembangunan kependudukan tidak bisa dilakukan secara tunggal oleh satu kementerian saja. Mendukbangga menegaskan bahwa tugas mengurus siklus kehidupan manusia selalu beririsan dengan kementerian dan lembaga lain. Sinergi ini diperlukan agar program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat tepat sasaran pada keluarga dengan balita dan ibu hamil, sehingga mampu menekan angka stunting dan menciptakan generasi emas Indonesia yang berkualitas.
Investasi pada keluarga melalui penguatan Bina Keluarga Balita (BKB) hingga Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan upaya preventif untuk memastikan sumber daya manusia Indonesia siap bersaing di level global. Dengan fondasi keluarga yang kuat, program-program nasional lainnya akan memiliki landasan yang stabil untuk tumbuh, menjadikan keluarga sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan Indonesia Maju.