JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimta) terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan hunian yang lebih manusiawi dan infrastruktur yang lebih baik. Sebagai langkah strategis dalam mengentaskan berbagai persoalan permukiman di daerah, Disperkimta Kabupaten Buol telah menetapkan empat program prioritas untuk tahun anggaran 2026. Fokus utama program ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sektor perumahan dan infrastruktur permukiman, yang menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan sosial ekonomi warga.
Sitti Hadiah M. Djanggola, Kepala Bidang Perumahan dan PSU Perkimta Buol, memberikan penjelasan mendalam mengenai arah pembangunan ini. Ia menyatakan ada empat program prioritas tersebut meliputi pembangunan rumah bantuan bencana, bantuan rumah bagi masyarakat miskin ekstrem, program Buol Terang, serta pensertifikatan ruas jalan di sejumlah titik wilayah perkotaan. Sinergi antara penyediaan tempat tinggal, penerangan, dan legalitas aset jalan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang lebih tertata dan aman.
Empat Pilar Pembangunan Sektor Perumahan dan Permukiman
Program-program ini dirancang untuk menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari mereka yang menjadi korban bencana hingga keluarga yang masuk dalam kategori ekonomi sangat rentan. Keberlanjutan program ini menjadi kunci agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan tepat sasaran. "Kita ada empat program prioritas tahun ini, untuk dilaksanakan," ungkap Hadiah M. Djanggola, kepada Radar Palu, Minggu.
Langkah konkret ini diharapkan tidak hanya sekadar membangun fisik bangunan, tetapi juga membangun harapan baru bagi masyarakat Buol untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di lingkungan yang sehat dan terang. Keempat pilar ini menjadi representasi dari kehadiran negara dalam menjawab tantangan keterbatasan infrastruktur dasar di daerah.
Skema Bantuan Rumah Bencana dan Kemiskinan Ekstrem
Salah satu aspek yang paling krusial dalam program tahun ini adalah penanganan hunian bagi warga terdampak musibah serta warga dalam kemiskinan ekstrem. Ia menjelaskan pembangunan rumah bantuan bencana akan difokuskan pada pembangunan tiga unit rumah pada tahun 2026. Angka ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam proses pemulihan pasca-insiden yang menimpa warga. Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang merealisasikan empat unit rumah bagi warga terdampak bencana.
Sementara itu, untuk penanganan kemiskinan, pemerintah mengalokasikan sumber daya yang lebih besar guna memberikan kepastian tempat tinggal. Bantuan rumah bagi masyarakat miskin ekstrem direncanakan sebanyak sembilan unit. Melalui pembangunan rumah ini, pemerintah berupaya memutus mata rantai kemiskinan dengan memastikan warga memiliki aset fisik yang aman dan layak huni.
Verifikasi Data Berbasis Keadilan Sosial
Guna menjamin agar bantuan ini tidak salah sasaran, pemerintah menerapkan mekanisme verifikasi yang ketat dan transparan. Pendataan calon penerima bantuan dilakukan melalui basis data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan diverifikasi melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Dinas Sosial. Proses ini penting untuk memastikan bahwa mereka yang benar-benar membutuhkan adalah pihak yang diprioritaskan oleh negara.
Dengan integrasi data antar-dinas tersebut, diharapkan potensi tumpang tindih penerima bantuan dapat diminimalisir. Transparansi data ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat yang paling rentan.
Program Buol Terang: Menerangi Hingga ke Pelosok Kecamatan
Selain fokus pada struktur fisik rumah, kenyamanan dan keamanan lingkungan permukiman juga menjadi prioritas melalui infrastruktur kelistrikan. Program Buol Terang juga akan dilanjutkan sebagai upaya peningkatan akses penerangan di wilayah permukiman kota hingga kecamatan. Penerangan jalan dan permukiman ini dianggap vital untuk mendukung aktivitas ekonomi malam hari serta meningkatkan rasa aman bagi warga dari potensi tindakan kriminal.
Ia menuturkan semoga program ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat selesai sesuai perencanaan. Harapannya, wajah Kabupaten Buol di malam hari tidak lagi gelap gulita, namun bercahaya sebagai simbol pertumbuhan dan kemajuan daerah yang inklusif, mulai dari pusat kota hingga ke pelosok-pelosok kecamatan.
Komitmen Terhadap Infrastruktur dan Kesejahteraan Daerah
Melalui penyempurnaan keempat program tersebut, pemerintah daerah menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu harus berskala besar (megaproyek), tetapi bisa dimulai dari sentuhan kecil yang langsung dirasakan oleh individu dan keluarga. Dengan program-program ini, Disperkimta Buol menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas hunian dan infrastruktur permukiman demi kesejahteraan masyarakat di daerah ini.
Keberhasilan program di tahun anggaran 2026 ini nantinya akan menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah mampu menjawab kebutuhan dasar warganya. Pensertifikatan ruas jalan di wilayah perkotaan pun menjadi pelengkap agar pembangunan infrastruktur berjalan selaras dengan kepastian hukum atas aset daerah yang ada.
