SUMATERA UTARA — Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali mengungkapkan, perluasan program ini mencakup kantor pusat dan seluruh Kantor Perwakilan BI (KPwBI) di daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2026 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
"Rupiah bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang menggerakkan perekonomian, menghadirkan kesejahteraan, serta menjaga persatuan dan kedaulatan NKRI," ujar Ricky dalam sambutannya.
Limbah Uang Kertas Disulap Jadi Energi dan Produk Baru
Inisiatif ini bertumpu pada pengolahan Limbah Racik Uang Kertas (LRUK), yaitu sisa material dari proses pemusnahan uang tidak layak edar. Alih-alih berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), limbah tersebut dialihkan menjadi energi melalui skema waste to energy (WtE) atau didaur ulang menjadi produk baru lewat waste to product (WtP).
Metode ini dinilai lebih efektif menekan emisi karbon dibandingkan pembuangan konvensional. Dari sisi efisiensi, bank sentral juga dapat menghindari sebagian biaya pengolahan limbah yang selama ini dikeluarkan.
Upaya tersebut membawa BI meraih penghargaan Best New Environmental Sustainability Project dari International Association of Currency Affairs (IACA). Asosiasi yang menaungi 77 anggota dari kalangan bank sentral, otoritas, hingga pelaku industri bahan uang global ini menilai program Rupiah Waste to Worth Collaboration unggul dalam kolaborasi lintas pemangku kepentingan, kepemimpinan kelembagaan, dan implementasi nyata WtE/WtP.
Coating Uang Kertas Emisi 2022 untuk Perpanjang Masa Edar
Selain mengolah limbah, BI berupaya memperpanjang umur uang kertas yang beredar di masyarakat. Bank sentral menerapkan lapisan pelindung atau coating pada uang kertas emisi 2022 agar lebih tahan lama terhadap kondisi fisik selama peredaran.
Ricky menegaskan, pengelolaan rupiah mencakup seluruh siklus hidup uang—dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, peredaran, hingga pencabutan dan pemusnahan—sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. "Yang pasti, menjaga rupiah bukan hanya tugas Bank Indonesia. Ini adalah kerja bersama untuk menjaga kepercayaan, persatuan, dan kedaulatan Indonesia," tegasnya.
Uang Tunai Tetap Bertahan di Tengah Digitalisasi
Meski transaksi digital terus tumbuh, BI memastikan uang kartal tetap dibutuhkan, khususnya di wilayah yang belum terjangkau infrastruktur digital. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau dan tingkat literasi digital yang beragam menjadi pertimbangan utama.
"Digitalisasi dan uang tunai bukanlah saling menggantikan, tapi komplementer, saling melengkapi," ujar Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Anwar Bashori.
Data internal BI menunjukkan uang tunai masih menyumbang sekitar 20 persen dari total uang beredar, sementara sisanya berbentuk simpanan nontunai. Lebih dari separuh penduduk Indonesia pun masih mengandalkan transaksi tunai dalam aktivitas sehari-hari.
FERBI 2026: Pameran dan Dialog Industri Pengelolaan Uang
Dalam festival yang berlangsung 14-16 Agustus 2026 ini, BI memperkenalkan BRIDGE, forum dialog yang mempertemukan bank sentral, pelaku industri, asosiasi pengelolaan uang rupiah, serta para ahli dalam dan luar negeri. Forum ini membahas desain uang, strategi pemberantasan uang palsu, modernisasi infrastruktur, hingga inovasi pengelolaan uang.
Rangkaian talkshow mengangkat tema perjalanan rupiah dalam mendukung kedaulatan bangsa hingga penerapan manajemen uang ramah lingkungan. Pengunjung juga dapat melihat Pameran Rupiah yang menampilkan perkembangan teknologi dan infrastruktur pengelolaan uang. BI mengajak masyarakat untuk merawat rupiah, bangga menggunakannya sebagai simbol kedaulatan, serta memahami penggunaannya secara bijak untuk mendukung perekonomian nasional.
